Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya tidak menunggu revisi Undang-Undang Pilkada terkait penerapan e-Rekap pada Pilkada 2020. Arief menyebut aturan e-Rekap akan dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU).
"Ya semuanya rentan. Tapi dalam undang-undang, ruang itu sudah diberikan. Jadi KPU dalam melakukan pemungutan, penghitungan, dan rekap itu dapat menggunakan teknologi informasi, itu sudah ada ruangnya. Cuma UU kan nggak ngatur gitu, e-Rekap harus bagaimana dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita atur di PKPU," ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Arief mengatakan hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung dikirim ke pusat data. Tidak sama dengan sistem sebelumnya, di mana hasil pemungutan suara dikirim berjenjang dari TPS kemudian kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga ke tingkat nasional.
"Nggak pake berjenjang, TPS langsung kirim ke pusat data. Pusat data itu, kalau memang nanti disetujui ya, hasil yang ada di pusat data itu yang digodok (diproses) jadi hasil pemilu, hasil pilkada," ungkapnya.
Tonton juga video Mendagri Serahkan DP4 ke KPU:
