.webp)
Ketua Komisi III Herman Herry meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menegakkan proses hukum kasus Jiwasraya tanpa pandang bulu. Burhanuddin diminta menunjukkan keberaniannya dalam menangani kasus tersebut.
"Tetapi terkait informasi yang barusan kalian media sampaikan, saya mengimbau Jaksa Agung inilah waktunya anda menunjukkan taringmu. Laksanakan perintah Presiden, tegakan hukum setegak-tegaknya, nggak peduli siapa yang ditabrak," kata Herman, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Pernyataan itu disampaikan Herman untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya dugaan aliran dana kasus korupsi Jiwasraya ke penguasa. Menurut Herman, hingga kini ada langkah maju penanganan kasus Jiwasraya oleh Kejagung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasus Jiwasraya langkah-langkah maju yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung hari ini sudah menahan beberapa orang-orang kunci, tetapi menurut kami dan semua teman-teman, tidak berhenti di situ saja. Hal yang utama adalah mengembalikan uang rakyat yang sudah diambil oleh garong-garong ini, dan menurut kami, perkara ini orang-orang ini harus ditelisik, mereka tidak berdiri sendiri, pasti di belakang ada orang lagi," ujarnya.
Simak Video "Jaksa Agung Minta Waktu Menangani Kasus Jiwasraya"
Selain menduga adanya aktor lain, Herman mengistilahkan kasus korupsi Jiwasraya 'memancing uang dengan uang'. Menurutnya, ada sosok pengusaha yang terlibat terkait hal tersebut.
"Kami menduga untuk menggarong uang belasan triliun pasti pakai uang juga, nggak mungkin pakai air ludah garong uang sekian triliun. Itu menurut saya yang berlatar belakang pengusaha. Pasti uang mancing uang," ucap Herman.
Terkait adanya Panja Jiwasraya, Herman ingin mengetahui siapa aktor intelektual dari kasus korupsi Jiwasraya. Dia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Saya pengen tahu nanti dalam panja, siapa sih aktor intelektual yang ada di belakang ini selain orang-orang ini kalau memang ada. Kita tidak bisa suudzon bahwa mencurigai menduga boleh-boleh saja, namun fungsi panja nanti bukan berarti mengintervensi kerja-kerja penyidikan," imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyinggung eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Benny menyinggung status Hary Prasetyo yang pernah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).
"Mantan Direktur Keuangan Harry Prasetyo. Kalau follow the people, follow the man. Maka apakah Hary Prasetyo ini yang pernah menjadi Tenaga Ahli utama KSP. Itu kan," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
