Selain Indonesia, Negara-negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law

Buruh menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Sachril Agustin Berutu/detikcom)

Jakarta - Pemerintah RI menerapkan program omnibus law dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memangkas beberapa UU sekaligus. Rencana pengesahan RUU ini memunculkan polemik. Beberapa negara sudah lebih dulu menerapkan omnibus law.

Ada tiga omnibus law yang akan diajukan, yakni RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Baru. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), omnibus law merupakan jawaban dari keluh kesah para investor yang selama ini tidak bebas dalam berekspansi. Rencananya, UU omnibus law akan merevisi 1.244 pasal dari 79 UU.

Omnibus law sendiri telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020. Jokowi juga berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus law dalam waktu 100 hari.

"Kita harapkan DPR mohon segera menyelesaikan (UU omnibus law) maksimal 100 hari. Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ungkap Jokowi saat menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2020 di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Hari ini DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Tiga omnibus law tersebut termasuk di dalamnya. Kendati demikian, beberapa elemen masyarakat, seperti buruh dan para aktivis, sempat menolak omnibus law.

Selain Indonesia, beberapa negara menerapkan omnibus law. Pada Rabu (22/1), detikcom merangkum negara-negara yang menerapkan omnibus law:

Selanjutnya

Halaman

1 2 3