Komisi II Ingin Buat Aturan Baru soal Pengangkatan Honorer di Omnibus Law

Mochamad Zhacky - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 20:51 WIB
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta - Komisi II DPR RI akan mengkaji pembuatan aturan baru soal pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di luar skema yang berlaku saat ini. Komisi II akan mengupayakan agar aturan baru itu tertuang dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR, Kamrussamad. Awalnya, Kamrussamad mengulas kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan Kepala BKN kemarin di kompleks DPR.

"Ada lima poin yang menjadi kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (antara Komisi II dengan MenPAN-RB kemarin). Yang pertama adalah penurunan nilai ambang batas, passing grade, pada penerimaan CPNS," kata Kamrussamad kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

"Komisi II itu meminta KemenPAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade itu, pada seleksi, tidak mempengaruhi seleksi kompetensi dasar atau SKD dan juga tidak menyimpang pada target kita tentang konsep menuju smart ASN 2024," imbuhnya.


Kamrussamad kemudian menyebut Komisi II meminta pihak KemenPAN-RB memasukkan aturan soal pengangkatan pegawai honorer dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di luar skema yang berlaku saat ini. Komisi II meminta hal tersebut dilakukan agar ada kepastian bagi pegawai honorer yang tidak lulus seleksi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita ingin bikinkan payung hukum, payung hukum di omnibus law Cipta Lapangan Kerja itu. Karena kalau kitanya sudah diturunkan passing grade-nya untuk kompetensi dasar, lalu kemudian tetap tidak lolos, lalu kemudian melalui PPPK juga tetap tidak lolos, maka kita harus melakukan namanya political will," papar Kamrussamad.

"Pemerintah harus mengambil inisiatif supaya mereka nasibnya, masa depan mereka yang sudah mengabdi itu ada kepastian. Karena itu kita setuju harus diangkat dengan skema di luar daripada yang sudah dijalankan jika dua-dua skema itu tidak bisa menyaring mereka untuk menjadi CPNS," sambung dia.


Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah. Nantinya, pegawai di instansi pemerintah hanya akan berstatus ASN dan PPPK.

"Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya," demikian bunyi salah satu poin kesimpulan rapat kerja Komisi II dan MenPAN-RB, Senin (20/1). (zak/idn)