RUU Cipta Lapangan Kerja Larang Perda Syariah, Ini Respons Pemprov Aceh

Banda Aceh - RUU Cipta Lapangan Kerja yang disusun lewat program omnibus law diajukan ke DPR. Salah satu isinya melarang peraturan daerah (perda) bernuansa syariah. Lalu, bagaimana dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam?

"Itu berlaku secara nasional, akan ada pengecualian untuk Aceh, karena ada kekhususan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, secara singkat saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (21/1/2020).

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut, salah satu isinya mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). RUU ini kemudian menegaskan pemda berhak membuat peraturan sendiri, yaitu peraturan daerah (perda).

Baca juga: Respons MUI Jabar soal Omnibus Law Larang Perda Syariah

Namun, RUU ini melarang perda itu bernuansa syariah. Perda syariah selama ini dinilai dibentuk dengan merujuk pada dasar agama tertentu, sehingga mendiskriminasi penganut keyakinan lain.

"Perda dan perkada (peraturan kepala daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan," demikian bunyi Pasal 522 ayat 1 RUU Cipta Lapangan Kerja yang dikutip detikcom, Selasa (21/1).

Baca juga: RUU Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Larang Perda Syariah!

Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Simak Video "Waspada! Proyek Perumahan Fiktif Syariah Catut Nama Yusuf Mansur"

[Gambas:Video 20detik]

(agse/fdn)