Round-Up

Saat Buruh Resah Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Tim detikcom - detikNews
Senin, 20 Jan 2020 21:34 WIB
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta - Massa buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Para buruh resah karena Omnibus Law dinilai pro-pengusaha.

Buruh berkumpul di depan gedung DPR mulai pukul 10.15 WIB, Senin (20/1/2020). Mereka melakukan long march dari Senayan menuju DPR.

Ada dua mobil komando yang memimpin long march. Bendera, spanduk, dan pamflet pun dibawa massa. Spanduk dan pamflet yang dibawa di antaranya bertulisan 'Tolak Omnibus Law' dan 'Tolak BPJS Kesehatan'.


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demonstrasi serupa dilakukan di 20 provinsi. Massa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS khusus untuk kelas III.

"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Said Iqbal menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.

Meski begitu, Said mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal mengundang investor masuk ke Indonesia. Tetapi, menurutnya, pemerintah belum memikirkan perlindungan bagi buruh.


"Pak Jokowi mengatakan ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Yang kita tidak setuju ketika investasi masuk, maka tidak ada perlindungan buat kaum buruh. Kami mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2