Pernyataan itu disampaikan Susi dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' yang digelar di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020). Susi menegaskan ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Natuna bukan masalah kedaulatan. Menurut dia, pemerintah harus menegakkan hukum secara konsisten.
"Illegal fishing di ZEE Indonesia bukan masalah kedaulatan, jadi semestinya tidak ada urusan mau perang, mau apa, ya penegakkan hukum, hak kita diambil, makanya harus ada penegakkan hukum atas kedaulatan kita. Jadi salah satu yang terpenting adalah policy yang dijalankan dengan konsisten, tanpa kompromi. Wibawa negara yang akan menjaga negara dari intervensi dan interupsi dari negara lain," kata Susi di DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Menurut Susi, untuk mencegah adanya ilegal fishing yakni harus secara rutin melakukan patroli di Natuna. Dengan demikian hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga.
"Ada yang melanggar ya hukum, tidak perlu drama. It's normal activity job. Kalau ada masuk nyolong ya tangkap, so simple," sambungnya.
Susi juga menilai kebijakan memasukkan banyak nelayan Indonesia di perairan Natuna bukan solusi yang tepat. Dia berharap ada kewibawaan dan konsistensi yang terus diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam konflik Natuna.
"Kalau ada pelanggaran hukum ya harus dihukum, ditegakkan. Kalau diusir saja mereka akan balik lagi," jelas Susi.
