Omnibus Law Permudah Izin Tenaga Kerja Asing? Ini Rancangan Pasalnya

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 20 Jan 2020 16:35 WIB
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Massa buruh berdemo di depan gedung DPR untuk menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu alasannya, UU ini dinilai akan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Begini faktanya.

detikcom mendapatkan salinan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Berdasarkan draf tersebut, seorang pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan TKA dilarang bagi pemberi kerja orang perseorangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 437:

Pasal 437
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.


Tak hanya sampai di situ, pemberi kerja yang ingin memakai tenaga kerja asing juga harus memiliki rencana penggunaannya. Hal ini dijelaskan pada pasal selanjutnya:

Pasal 438
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri


Kemudian, Pasal 439 menyebutkan bahwa TKA dilarang mengurusi jabatan yang berkaitan dengan urusan personalia.

Pasal 439
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri
Selanjutnya
Halaman
1 2