Moeldoko: Demo Tolak Omnibus Law karena Simpang Siur Substansi

Jakarta - Massa buruh berdemonstrasi di DPR menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan akan ada forum untuk mengundang perwakilan buruh.

"Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan yang bisa akomodir semua pihak, yang bisa mendengarkan substansinya agar tidak simpang siur, karena kesimpangsiuran yang membuat teman-teman pada demo," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Temui Massa, Anggota Komisi IX Setuju Omnibus Law Tak Masuk Pembahasan

Menurut Moeldoko, substansi dalam RUU Omnibus Law belum sepenuhnya ditangkap masyarakat. Yang ada, kata Moeldoko, justru beredar substansi yang tidak benar.

"Saya pikir substansinya belum terdistribusi ya pada teman-teman. Seperti kemarin waktu ketemu, teman-teman merasakan mana ini substansinya kami belum menemukan, belum mendapatkan. Justru beredar substansi yang banyak tidak sebenarnya. Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga tidak," kata Moeldoko.

Baca juga: Terima Perwakilan Buruh, Pimpinan DPR Janji Bentuk Tim Kawal Omnibus Law

Moeldoko menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengarkan aspirasi. Diharapkan RUU tersebut mendapat titik keseimbangan antara buruh dan pengusaha.

"Intinya Omnibus Law dibangun untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan dan nanti Omnibus Law semua buruh bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih memberikan kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, terbuka opsi sosialisasi RUU Sapu Jagat dilakukan ketika draf sudah dikirim ke DPR. "Bisa juga seperti itu karena jadwal presiden sangat ketat. Nanti bisa pada saat public hearing di DPR," katanya. (idh/idh)