"Maka yang lebih penting lagi nanti ada pertemuan yang bisa akomodir semua pihak, yang bisa mendengarkan substansinya agar tidak simpang siur, karena kesimpangsiuran yang membuat teman-teman pada demo," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Menurut Moeldoko, substansi dalam RUU Omnibus Law belum sepenuhnya ditangkap masyarakat. Yang ada, kata Moeldoko, justru beredar substansi yang tidak benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengarkan aspirasi. Diharapkan RUU tersebut mendapat titik keseimbangan antara buruh dan pengusaha.
"Intinya Omnibus Law dibangun untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan dan nanti Omnibus Law semua buruh bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih memberikan kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," ujar Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, terbuka opsi sosialisasi RUU Sapu Jagat dilakukan ketika draf sudah dikirim ke DPR. "Bisa juga seperti itu karena jadwal presiden sangat ketat. Nanti bisa pada saat public hearing di DPR," katanya. (idh/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini