Jokowi Digugat karena Pecat Hakim Pakai Narkoba-Selingkuh, Ini Kata Istana

Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena memecat hakim M Yudhi Sahputra, SH, MH. Pemecatan itu sebagai tindak lanjut keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).

MKH memberhentikan Yudhi pada April 2019. Yudhi diberhentikan dengan tidak hormat karena telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Yudhi terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2 poin 1 butir (1), angka 2 poin 1 butir (2), angka 3 poin 1 butir (1), angka 5 poin 1 butir (1), dan angka 7 poin 1 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke rumah dinasnya di Pengadilan Negeri (PN) Menggala. Kemudian, berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Lampung, Yudhi terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamfetamin.

Menindaklanjuti pemberhentian Yudhi, Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 86/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Hakim atas nama M Yudhi Saputra, SH, MH. Yudhi tidak terima dengan pemecatan itu dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.
(knv/tor)