Round-Up

Saat Panja Jiwasraya Dianggap Tak Akan Berdaya

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 19 Jan 2020 20:26 WIB
Kantor Jiwasraya (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Panitia kerja (Panja) dianggap tak akan berdaya menuntaskan kasus Jiwasraya. Anggapan itu datang dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang kukuh mendorong pembentukan panitia khusus (pansus).

Demokrat menilai pansus lebih menjamin proses penegakan hukum dibandingkan panja. Pansus juga dinilai akan lebih dapat menjangkau orang-orang besar yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya.

"Pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan, dan akuntabel serta dapat menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari F-Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).



"Pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun; diduga terjadinya penipuan (fraud) terorganisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," imbuh dia.

Karena itu, menurut Didi, penuntasan kasus Jiwasraya tak perlu setengah-setengah dengan pembentukan panja. Dia mengatakan pansus memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding panja. Sedangkan kewenangan panja hanya terbatas di dalam komisi.

"Saya katakan kewenangannya (antara pansus dan panja) berbeda, pansus itu punya hak penyelidikan melalui hak angket, hak melakukan interpelasi, panja tidak punya itu semua karena kewenangan panja sebatas di komisi yang ada," ungkap Didi.


Tonton juga Demokrat Nilai Ada Diskriminasi Jika Tidak Ada Pansus Jiwasraya :


Selanjutnya
Halaman
1 2 3