Omnibus Law Permudah Sekolah/Kampus Asing, Tak Wajibkan Bahasa Indonesia

Jakarta - RUU Penciptaan Lapangan Kerja salah satunya membuka keran sekolah asing untuk membuka di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga tidak diwajibkan mengajar dengan bahasa Indonesia.

"Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi Pasal 432 ayat 1 RUU RUU Penciptaan Lapangan Kerja yang didapat detikcom, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Aktivis Perempuan Sebut Cuti Hamil 3 Bulan Hilang

Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

"Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia," demikian bunyi Pasal 432 ayat 2.

Baca juga: KSPI Anggap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ulangi Kegagalan Paket Ekonomi

Pasal 433 mengatur kampus asing yang ingin membuka cabang di Indonesia. Syaratnya, perguruan tinggi lembaga negara lain sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya. Kewajiban kampus asing itu hanya:
1. memperoleh izin pemerintah;
2. berprinsip nirlaba;
3. mendukung kepentingan nasional.

Saat ini, kampus di Indonesia diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam UU ini, kampus asing di Indonesia harus mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. Namun dalam omnibus law, hal itu tidak diatur.


Tonton juga Buruh Akan Demo soal Omnibus Law, Ini Respons Moeldoko :

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)