Dewas TVRI Supra Wimbarti Harap DPR-Jokowi Turun Tangan soal Helmy Yahya

Andhika Prasetia - detikNews
Minggu, 19 Jan 2020 11:19 WIB
Helmy Yahya saat konferensi pers terkait pemecatan dari kursi Dirut TVRI. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Supra Wimbarti sampai saat ini masih tidak setuju atas pemecatan Helmy Yahya dari kursi Direktur Utama (Dirut) TVRI. Supra berharap DPR dan Presiden Jokowi turun tangan.

"Kalau saya mengundang direksi dan Pak Helmy sekaligus untuk klarifikasi. Tapi tidak didengarkan, ya sudah. Harapan saya pada level hukum yang lebih tinggi atau kepada Komisi I DPR, presiden, dan sebagainya. Saya kan cuma seorang Supra Wimbarti yang tidak setuju dan tidak didengarkan dewan pengawas lainnya, posisinya 4 (setuju) dan 1 (menolak)," kata Supra saat dihubungi, Minggu (19/1/2020).


Supra merupakan satu-satunya anggota Dewas yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai surat keputusan pemberhentian Helmy yang diteken Dewas TVRI. Supra mengatakan siap jika dimintai pendapat oleh Komisi I DPR selaku mitra kerja TVRI.

"Dengan sendirinya kalau dissenting opinion pasti akan ditanyai, saya akan menyiapkan kalau ada yang bertanya atau mungkin pada saat rapat dengar pendapat (dengan Komisi I DPR), saya akan menyiapkan. Tapi kalau tidak ada permintaan tertulis, saya tidak akan ngasih. Hanya, saya akan memberikan pandangan pada internal dewan pengawas," ujar Supra.


Supra dan anggota Dewas TVRI lainnya akan dipanggil Komisi I DPR pada Selasa (21/1). Rapat dengar pendapat (RDP) diagendakan membahas pemecatan Helmy.

"Hari Selasa, dewan pengawas akan dipanggil Komisi I DPR. Rapat dengar pendapat. Mungkin kami akan ditanya-tanyai. Itu khusus tentang permasalahan ini (Helmy Yahya). Saya kan laporan keseluruhan achievement-nya sebulan, dua bulan terakhir. Ini memang agendanya khusus urusan ini," ucap Supra.
selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2