"Pernyataan tersebut semakin menggambarkan bahwa Presiden (Jokowi) memang tidak memahami kondisi pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Jumat (17/1/2020) malam.
Kurnia tak habis pikir bagaimana Jokowi bisa menilai UU KPK baru tersebut tak berdampak buruk dalam pemberantasan koupsi saat ini. Kurnia menyinggung soal kantor PDIP yang sampai saat ini tidak digeledah oleh KPK.
"Padahal dengan UU KPK lama proses penggeledahan yang sifatnya mendesak bisa dilakukan tanpa harus melalui izin Pengadilan Negeri. Namun karena perubahan regulasi prosesnya semakin lambat karena mesti melalui izin dari Dewan Pengawas," katanya.
Kurnia mengatakan proses penggeladahan yang memakan waktu akan membuat para pelaku korupsi bisa menyembunyikan, bahkan menghilangkan barang bukti. Menurutnya, hal itu merugikan KPK dan mempersulit KPK dalam penindakan kasus korupsi.
"Penting untuk ditegaskan kembali bahwa kondisi hari ini disebabkan karena adanya UU KPK baru yang mempersulit kerja KPK dalam penindakan kejahatan korupsi. Hal terpenting adalah bahwa Presiden Joko Widodo adalah salah satu aktor utama selain dari DPR yang membuat suram kondisi pemberantasan korupsi," katanya.
