Saat Irlandia Sahkan Perceraian Pertama

Jakarta - Tepat 23 tahun lalu, untuk pertama kalinya Republik Irlandia memberi pengakuan hukum atas sebuah perceraian. Perceraian pertama di Irlandia ini diberikan oleh Hakim Justice Barron di Dublin pada seorang pria dengan sakit parah yang ingin menikahi pasangan barunya.

Institusi pernikahan mendapatkan posisi yang unik dan khusus di negara dengan ibu kota Dublin itu. Negara ini bahkan memasukkan soal pernikahan dalam konstitusi yang disusun pada 1937. Konstitusi tersebut menyanjung pernikahan dengan menyebut bahwa pernikahan posisinya lebih tinggi dari semua hukum positif.

Konstitusi juga menyebut adanya perlindungan negara atas pernikahan. Salah satunya berbunyi: "Negara berjanji untuk menjaga dengan perhatian khusus institusi pernikahan tempat keluarga didirikan dan untuk melindunginya dari serangan.". Serta, "Tidak ada satu undang-undang pun yang akan diberlakukan bisa memberikan persetujuan pembubaran pernikahan."

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dosen pada School of Law, University of Manchester, Jackson Nyamuya Maogoto, dalam salah satu esainya menyebut larangan perceraian itu merupakan produk langsung dari pengaruh politik Gereja Katolik yang kuat di Irlandia. Seperti diketahui mayoritas penduduk Irlandia menganut agama Katolik.

"Serta menunjukkan peran Gereja Katolik dalam identitas budaya negara Irlandia," tulis Magaoto dalam artikel berjudul Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage Among the Disenfranchised.

Pada 1986 sebuah referendum pernah digelar di Irlandia untuk mengamandemen konstitusi terkait pelarangan perceraian itu. Hasilnya 63,5% masyarakat memilih menentang adanya amandemen. Ketika partai kiri dan tengah berkoalisi pada 1994 amandemen itu kembali digulirkan.

Dalam kampanye jelang referendum, seperti yang dikutip dari The Irish Time, Joan Burton, seorang petinggi Partai Buruh sekaligus pendukung amandemen konstitusi berkampanye dengan mengatakan bahwa perceraian adalah "proses yang lebih terhormat dan jujur".

Sementara dari pihak yang berseberangan, William Binchy, guru besar hukum dari Trinity College Dublin mengatakan, amandemen konstitusi yang diusulkan tersebut akan menghapus perlindungan konstitusional dari keluarga pertama demi pasangan kedua setelah perceraian"

Ketika akhirnya digelar pada November 1995, pihak yang setuju amandemen unggul sangat tipis tak lebih dari satu digit. Berbekal hasil referendum tersebut, pasal pelarangan perceraian itu dicabut. Konstitusi hasil amandemen baru disahkan pada 17 Juni 1996.

"Tidak ada prospek bahwa pasangan ini akan punya kesempatan untuk berekonsiliasi," ujar Hakim Barron saat membacakan putusan perceraian itu seperti yang dikutip The Examiner