KPK Jawab Tim Hukum PDIP soal Tanggal Terbit Sprilidik OTT Wahyu Setiawan

Jakarta - KPK menjawab perihal surat perintah penyelidikan (sprinlidik) OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dipersoalkan tim hukum DPP PDIP karena ditandatangani saat proses peralihan pimpinan KPK dari Agus Rahardjo ke Firli Bahuri. KPK meminta tim hukum PDIP membaca secara utuh Keputusan Presiden Nomor 112/P/2019.

"Saya tahu bahwa Pak Maqdir orang yang paham betul tentang hukum. Kami sangat menyayangkan karena tidak membaca secara utuh Keppres 112/P 2019 tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

Ali menjelaskan, dalam Kepres tertanggal 21 Oktober 2019 itu, disebutkan pimpinan KPK berhenti setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pelantikan dan sumpah jabatan dilakukan pada 20 Desember 2019 sore.

"Bahwa betul Keppres itu tanggal 21 Oktober 2019, namun sangat jelas di diktum yang ketiga itu, di sana pada prinsipnya dinyatakan bahwa berhentinya atau selesainya begitu ya pimpinan KPK yang lama itu adalah sejak kemudian ada pelantikan ataupun adanya pengambilan sumpah jabatan dari pimpinan KPK yang baru, dalam hal ini adalah Pak Firli dkk. Yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 pada sekitar sore hari," jelas Ali.

Baca juga: Tim Hukum PDIP Persoalkan Tanggal Terbit Sprinlidik di OTT Wahyu Setiawan

Selain itu, KPK mempertanyakan keaslian sprinlidik tersebut. Sebab, Ali mengatakan KPK tidak memberikan sprinlidik kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan perkara tersebut.

"Tentang keasliannya juga kami tidak masuk ke sana. Apakah itu asli atau palsu. Karena yang jelas bahwa kami dari KPK tidak pernah memberikan surat perintah penyelidikan kepada pihak mana pun selain pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara," ucapnya.