Kemenag dan DPR Mulai Bahas Besaran Biaya Haji Tahun 2020

Jakarta - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama bersama Panitia Kerja Program Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai membahas besaran biaya haji tahun 2020 atau 1441 Hijriyah. Rapat pembahasan dilakukan di Bogor, Jawa Barat dan berlangsung sejak Rabu (15/1) kemarin hingga Jumat (17/1) besok.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, rapat yang berlangsung sejak Rabu kemarin sangat penting sebagai upaya untuk merumuskan besaran biaya haji, khususnya kebutuhan mengenai biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. "Pimpinan Panja dan Kemenag akan mendengarkan masukan terkait ketersediaan keuangan haji dari Kepala Badan Pelaksana BPKH," kata Marwan di Wisma DPR, Cisarua Bogor, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Agama.

Baca juga: Arab Saudi Tingkatkan Fasilitas di Checkpoints Jamaah Haji dan Umroh

Dia berharap rapat ini nantinya bisa memutuskan hal krusial terkait pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 atau 1441 H. Ini juga tertkait upaya meningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jamaah haji.

Sementara Direktur Jenderal PHU Nizar menjelaskan, usulan besaran biaya haji tahun 2020 atau 1441 H yang diajukan Kemenag disusun dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Taklimatul Hajj Pemerintah Arab Saudi dan Sistem Elektronik Haji (e-hajj). Usulan besaran biaya haji tahun 2020 juga mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal.

Baca juga: Kemenag Target 2027, Layanan Haji Umroh Terpadu Ada di Seluruh Indonesia

Pertimbangan lainnya adalah kondisi beban pada nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah yang jumlahnya juga besar. Kemenag juga mempersiapkan usulan alternatif besaran biaya haji berikut besaran beban nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah.

"Usulan alternatif ini kami susun dengan mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD, jumlah kuota dan kloter, serta perubahan biaya penerbangan haji," kata Nizar.

Nizar berharap agar Komisi VIII DPR RI dapat segera menetapkan besaran biaya haji tahun 2020 atau 1441 H. Sehingga pemerintah dapat segera melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Sebelum rapat dengan Kemenag dan BPKH, Panja BPIH Komisi VII DPR RI juga telah mengadakan rapat dengan dua maskapai penerbangan haji yakni PT. Garuda Indonesia dan Saudia Arabia Airlines.

detikers yang budiman artikel dan informasi seputar haji 2020 dan umroh bisa dibaca di sini. detikers juga bisa menikmati kumpulan berita harian Hikmah terbaru dan terlengkap seputar Islam dan kisah inspiratif di sini. (erd/erd)