Ahli: Proses Penyelidikan-Penyidikan Tetap Sah Meski Pegawai KPK Belum ASN

Jakarta - Status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi persoalan dalam gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Status itu merupakan amanah dari aturan baru KPK hasil revisi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Praperadilan ini diajukan Nurhadi bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT). Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Hiendra.

Baca juga: Ahli KPK: Status Tersangka Nurhadi Sah Meski Agus cs Sempat Kembalikan Mandat

Ahli hukum administrasi negara, W Riawan Tjandra yang diajukan pihak KPK di praperadilan menyebut seseorang penyidik dan penyelidik KPK tetap sah melakukan tugas meskipun belum berstatus ASN. Riawan mengatakan itu ketika ditanya hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Ahmad Jaini.

"Jadi dengan berlaku UU Nomor 19 Tahun 2019, apakah pegawai KPK kalau belum ASN melakukan penyidikan sah atau tidak?" tanya hakim Ahmad Jaini di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Kamis (16/1/2020).

"Dengan klausul Pasal 69 C (UU KPK 19/2019) ini masih sah yang mulia," jawab Ridwan.

Baca juga: Ahli Kubu Nurhadi Sebut Tugas KPK Tak Sah Bila Pegawai Bukan ASN