Demo Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Buruh Tak Terima Upah Dihitung Jam

Jakarta - Massa buruh berdemo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan kawasan Monas. Buruh menganggap Presiden Jokowi telah berlaku zalim.

"Kawan-kawan, Presiden Jokowi telah melakukan penzaliman terhadap kaum buruh, mereka tidak melibatkan elite-elite buruh, tapi hanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang menyokongnya," kata Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sutrisno dalam orasinya di atas mobil komando, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Serikat Buruh Demo di Dekat Istana Tolak Omnibus Law

Sutrisno mengatakan aturan-aturan yang termuat di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertentangan dengan aspirasi buruh. Menurutnya, aturan tersebut lebih banyak merugikan buruh.

"Ya intinya gini... lewat omnibus law itu kan memang poin-poin itu kan ada peraturan yang upah buruh itu bakal dihitung jam, itu kita tidak terima," jelas Sutrisno.

Baca juga: Jokowi Targetkan Omnibus Law Selesai Sebelum 100 Hari Kerja

Pihaknya juga menegaskan, jika aspirasi ini tidak diindahkan oleh pemerintah, buruh siap melakukan aksi yang lebih besar lagi.

"Tanggal 20 bulan ini kita akan buat aksi lebih besar lagi di gedung DPR," ujarnya.

Pantauan detikcom, sejak pukul 14.34 WIB, buruh telah meninggalkan kawasan Taman Pandangan Istana menuju kawasan Patung Kuda. Di kawasan tersebut beberapa buruh terlihat istirahat memasuki kawasan Monas untuk membubarkan diri.



Demo Buruh Tolak Omnibus Law Bubar, Lalin Depan DPR Lancar:

[Gambas:Video 20detik]

(idh/idh)