Ketua KPK Yakin Harun Masiku Kembali ke RI: Susah Pasti Hidupnya

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 15 Jan 2020 14:20 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Grandyos Zafna/detikcom)
Ketua KPK Firli Bahuri (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Tersangka suap Harun Masiku masih belum berada dalam genggaman KPK. Ketua KPK Firli Bahuri meyakini Harun segera tertangkap.

"Pengalaman selama ini setiap orang yang pergi ke luar negeri khususnya kasus korupsi biasanya pasti ketangkep karena orang pelaku koruptor itu nggak betah juga, susah hidupnya," ujar Firli seusai kunjungan kerja di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

"Pasti dia akan kembali ke Indonesia dan saya imbau untuk kepada saudara HM (Harun Masiku) segera kembali ke Indonesia, pertanggungjawabkan tentang perbuatannya dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu takut hadapi dan kita harus bertanggung jawab orang per orang atas perbuatan yang kita lakukan," imbuh Firli.

Harun dijerat KPK sebagai tersangka pemberi suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun Harun tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena dua hari sebelum OTT itu terbang ke Singapura.


"Upaya pencarian sudah kita lakukan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, berada di mana posisi yang terakhir. Yang kedua, kita pun melakukan koordinasi, komunikasi dengan Polri. Jadi itu yang kita lakukan," kata Firli.

Kasus yang menjerat Harun berkaitan dengan urusan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.

Namun Harun diduga berupaya menyuap Wahyu agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada 4 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu; serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta. (dhn/dhn)