Jakarta - PPP tidak setuju dengan rekomendasi kenaikan
ambang batas parlemen (
parliamentary threshold/PT) menjadi 5 persen seperti usulan PDIP. PPP ingin agar ambang batas DPR tetap 4 persen.
"PPP setujunya kalau bisa tidak dinaikkan," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Menurut Arsul, PPP tetap menghormati rekomendasi PDIP karena telah menjadi keputusan rakernas partai. Arsul juga menanggapi soal sistem proporsional tertutup dan mengatakan PPP tak keberatan dengan usulan itu.
"PPP tidak keberatan tentu, tapi proporsional tertutup juga sering kali dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Tentu proporsional tertutup harus dengan pengaturan yang lebih baik juga, supaya apa yang menjadi kritik dari teman-teman masyarakat sipil bahwa kalau kembali ke proporsional tertutup kayak zaman dulu persis itu akan terjadi oligarki. Lah ini kan harus diatur," ujar Arsul.
"Jadi misalnya tetap berdasarkan nomor urut, tapi mekanisme penempatan nomor urut harus juga diatur dalam undang-undang, tidak semata-mata berdasarkan kebijakan pimpinan partai, ketua umum, dan para sekjen itu," imbuhnya.
