PDIP: Kewenangan Mencari Harun Masiku Ada di KPK

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 20:17 WIB
Foto: Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Foto: Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - PDIP menegaskan kewenangan untuk mencari calegnya yang terjerat kasus dugaan suap, Harun Masiku, ada di KPK. PDIP tak akan ikut campur dalam 'pencarian' Harun.

"Saya kira itu sudah menjadi kewenangan KPK untuk mencari yang bersangkutan, dan itu sudah di ranah hukum kan. Kalau kita ada gerakan tambahan nanti dibilang lagi 'ah PDIP'," kata Ketua DPP PDIP bidang kehormatan, Komarudin Watubun, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).


Komarudin mengatakan pihaknya tidak mengetahui keberadaan Harun. PDIP, menurutnya, hanya bisa menyarankan Harun untuk menyerahkan diri.

"Kita sarankan (Harun menyerahkan diri) lewat media saja. Kita juga tidak tahu Harun ada di mana, di dunia mana sekarang," ujarnya.

Komarudin menegaskan Harun telah dipecat dari partai sejak terlibat dalam kasus dugaan suap yang juga menyeret nama komisioner KPU Wahyu Setiawan. Anggota Komisi II DPR itu pun meluruskan duduk perkara kasus Harun.

"Begini, saya mau klarifikasi, ini simpang siur beritanya. Yang benar itu, pertama, masalah pokoknya adalah perbedaan penafsiran terhadap penerapan peraturan KPU. PDIP itu mengajukan gugatan PKPU kepada MA, JR putusan PKPU. Nah dari keputusan MA kepada partai bahwa hak terhadap suara yang meninggal itu ada ditentukan oleh parpol, dalam hal ini adalah PDIP," jelasnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2