Danny Pomanto Jadi Saksi Sidang Gugatan Eks Camat-Lurah ke Pj Walkot Makassar

Makassar - Mantan Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan 4 orang ASN Pemkot Makassar ke Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Kebijakan pembatalan pelantikan 1.073 pejabat Pemkot di era Ramdhan Pomanto oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb digugat 4 ASN Pemkot: Sahruddin, eks Camat Manggala; Ibrahim Chaidar, eks Camat Ujung Tanah; Fahyuddin, eks Camat Tamalate; dan Suryadi, eks Lurah Bitowa.

Dalam sidang pemeriksaan saksi di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Selasa (14/1/2020), yang dipimpin hakim Yuliant Prajaghupta, pria yang akrab disapa Danny ini dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses pelantikan sejumlah pejabatnya saat ia baru saja kembali aktif sebagai wali kota, seusai dianulir sebagai calon wali kota dalam Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 oleh putusan PT TUN Makassar dan putusan MA pada 23 April 2018.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus sesuai undang-undang, eselon II harus izin pemerintah pusat dan harus dilakukan lelang jabatan, sedangkan eselon VI hak kepala daerah, terkait penyegaran birokrat dilakukan setelah 2 tahun, kecuali ada hal yang darurat dan mendesak," ujar Danny.

Selain itu, Danny mengungkapkan, satu periode pemerintahannya, 2014-2019, mendapat penghargaan sebagai daerah penyelenggara pemerintahan terbaik secara nasional, salah satunya penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo, Parasamya Purnakarya Nugraha.

"Jika saja proses mutasi jabatan di era saya melanggar aturan, tentu negara tidak akan mengakui dan memberi penghargaan. Keanehan kebijakan demosi Pj wali kota adalah sanksi suspend pelayanan kependudukan di Dinas Dukcapil Makassar, dari Dirjen Dukcapil karena persoalan mutasi pejabatnya oleh Pj wali kota," tambah Danny.

Sementara menurut kuasa hukum keempat ASN, Ahmad Rianto, mutasi pejabat yang dilakukan Danny saat menjadi Wali Kota Makassar, tidak melanggar Pasal 71 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang melarang penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan paslon sampai akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri.

"Pelantikan pejabat Pemkot dilakukan di era Danny pada saat dia bukan lagi sebagai kandidat calon wali kota, karena sudah dianulir, dan para camat ini hanya sebagai pelaksana tugas saja," pungkas Rianto.

Dalam sidang ini, puluhan pendukung Danny juga ikut memenuhi ruang sidang utama PTUN Makassar, untuk menyaksikan jalannya sidang. Sejumlah aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar juga ikut berjaga-jaga di sekitar gedung PTUN Makassar.