Dewas KPK soal Izin Sadap-Geledah: Kami Beri 1x24 Jam Paling Lama

Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengatakan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang diajukan KPK bakal diproses dengan cepat. Menurut Dewas KPK, izin bakal diberikan paling lama 1x24 jam usai diajukan.

"Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Dewas KPK: Kami Tidak Melemahkan atau Menghalangi Kinerja KPK

Tumpak mengaku pihaknya sudah bertemu Deputi Penindakan KPK, jaksa penuntut umum serta penyidik KPK untuk membahas prosedur pengajuan izin ke Dewas KPK. Dia menegaskan Dewas tak akan mempersulit atau menghambat kinerja KPK.

"Tadi kami sudah kumpul semua. Dengan Deputi Penindakan semua, termasuk jaksa penuntut umum kami sudah berikan, kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin dan bagaimana kalian mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat," ucapnya.

"Ada orang katakan 'Dewas ini menghambat, memperlama-lama kasus', nggak ada itu ya. Itu lah penjelasan dari kami," imbuh Tumpak.

Baca juga: ICW Nilai UU Baru Perlambat KPK, Moeldoko: Tanya KPK, Jangan ke Sini

Tumpak mencontohkan proses pemberian izin penggeledahan kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tumpak mengklaim Dewas KPK sudah memberikan izin penggeledahan hanya beberapa jam usai diminta.

"Enggak usah khawatir, omong kosong orang bilang, 'Dewas itu memperlama-lama'. Nggak ada itu, contohnya (penggeledahan) di KPU cuma berapa jam saja sudah jadi," kata Tumpak.

Dewas merupakan organ baru KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam UU KPK baru itu salah satu tugas Dewas KPK yakni memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan KPK. (ibh/haf)