Dewas KPK: Kami Tidak Melemahkan atau Menghalangi Kinerja KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 16:04 WIB
Tumpak Panggabean Jadi Dewan Pengawas KPK (Kanavino/detikcom)
Tumpak Panggabean Jadi Dewan Pengawas KPK (Kanavino/detikcom)
Jakarta - Kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinilai memperlambat kinerja KPK. Dewas membantah mempersulit atau melemahkan kinerja KPK.

"Mungkin yang hendak ketahui adalah masalah pemberian izin penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan, tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa kehadiran Dewas dalam KPK ini tidaklah bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean di gedung ACLC KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Dalam aturan UU KPK yang baru itu, salah satu tugas Dewas KPK ialah memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu menjadi bagian penting dari upaya penindakan yang dilakukan KPK, salah satunya operasi tangkap tangan (OTT).


Tumpak mengatakan kelima anggota Dewas KPK sangat mendukung semua kinerja yang dilakukan oleh KPK asalkan sesuai dengan prosedur. Ia juga menjamin setiap kegiatan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan hukum.

"Kami komitmen berlima mendukung semuanya apa yang dilaksanakan oleh KPK, tapi tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Jadi kami memberikan jaminan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu memang sudah selaras tidak bertentangan dengan hukum yang ada," tuturnya.


Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses perizinan penggeledahan KPK yang harus melalui izin Dewas KPK sebagaimana diatur Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. ICW menyebut Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terbukti memperlambat kinerja KPK. Salah satunya terjadi pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR RI. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini, membuktikan bahwa pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU Nomor 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Minggu (12/1).


Kurnia menjelaskan, setidaknya ada dua kasus dari peristiwa OTT Wahyu yang dijadikan alasan ICW menyebut UU KPK memperlambat kerja KPK. Kasus yang pertama adalah seperti tindakan penggeledahan di Kantor PDIP yang harus mendapat izin melalui Dewas KPK. Padahal, menurut Kurnia, penggeledahan itu sifatnya mendesak dan seharusnya tidak perlu izin dulu.

"Faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal, dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002), untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," tutur Kurnia. (ibh/idn)