Sodetan Ciliwung Bidara Cina: Dari Zaman Ahok Hingga Anies

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 14 Jan 2020 14:30 WIB
Foto: Kali Ciliwung (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Foto: Kali Ciliwung (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Proyek sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina ini dianggap sebagai kunci untuk mengantisipasi banjir. Namun, proyek ini terganjal sejak tahun 2015.

Proyek sodetan Ciliwung bidara Cina ini merupakan bagian dari rencana pemerintah pusat untuk memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Dengan adanya sodetan ini, pemerintah berharap luapan sungai bisa dikendalikan dengan baik.


Sementara itu, Staf Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Rica Yunita dan kawan-kawan, mencatat dalam tulisan 'Kajian Aliran Inlet Sodetan Sungai Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur untuk Pengendalian Banjir Jakarta', bangunan sodetan ini diprediksi mampu mengalihkan debit banjir sungai Sungai Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik.

Terganjal Sejak 2015 Karena Gugatan Warga

Pada tahun 2015, proses pembangunan proyek sodetan ini sudah terganjal. Hal ini dikarenakan lahan itu masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika itu berharap proyek ini sudah bisa difungsikan pada Oktober 2015.

Urusan kian panjang ketika warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu.

Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 lalu tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.


Padahal niat Pemprov DKI membebaskan lahan yang kini diduduki warga itu untuk dibangun jalur masuk air (inlet) Sodetan Ciliwung. Pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWSCC.

Tak dinyana, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3