Izin Dewas Dinilai Perlambat KPK, Gerindra Sarankan Jokowi Buat Perppu

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 13 Jan 2020 18:56 WIB
Foto: Desmond J Mahesa (Rolando-detikcom)
Jakarta - Keharusan izin Dewan Pengawas (Dewas) soal penggeledahan dinilai memperlambat kerja KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat perppu berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang hubungan antara Dewas dengan komisioner KPK.

"Problemnya masih pada tataran Dewas dalam konteks melaksanakan UU itu belum sempurna. Harusnya Pak Jokowi terbitkan Perppu tentang juklak dan juknisnya," kata Desmond kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Terkait izin Dewas yang dianggap memperlambat kerja KPK tidak terlepas dari peristiwa di mana KPK tidak bisa menggeledah kantor DPP PDIP beberapa hari lalu. Ketika itu, pihak PDIP mempertanyakan perihal izin penggeledahan.




Menurut Desmond, kekhawatiran publik UU baru akan melemahkan KPK telah terbukti. Karena itulah, sebut dia, Fraksi Gerindra DPR sedari awal menolak pembentukan Dewas.

"Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan. Maka, Fraksi Partai Gerindra menolak kan, menolak Dewas-dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," ucap Desmond.

"Tinggal pemerintah merespons ini. Maka, tuntutan Perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat, saya pikir kita respons dengan baik," imbuhnya.


Selain itu, Desmond juga menilai komisioner dan Dewas harus membuat terobosan. Dia menyebut komisioner dan Dewas harus bisa membuktikan bahwa UU yang baru tidak melemahkan KPK.

"Cuma ini perlu terobosan dan keberanian Pak Firli dkk, termasuk Dewas. Jawabannya adalah kalau dari aspek UU, masyarakat sipil dan banyak orang, termasuk kami di Gerindra merasa ini tidak benar, ada proses pelemahan, ya harus dibuktikan oleh mereka yang hari ini berkepentingan. Siapa itu? Dewas membuktikan bahwa ini tidak dilemahkan," papar Desmond.

"Lalu komisioner. Bagaimana komisioner dan Dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini (gagalnya penggeledahan DPP PDIP) tak terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2