Buruh Demo soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Baleg DPR: Salah Alamat

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 13 Jan 2020 17:46 WIB
Baleg DPR menerima perwakilan massa buruh yang demo soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Zhacky/detikcom)

Selan itu, Nining mengaku mendengar rencana pemerintah menghapus standar upah minimum. Dia menilai pemerintah semakin liberal.

"Terus bicara juga tentang persoalan penghapusan terhadap batasan upah minimum terendah yang seharusnya menjadi jaring pengaman untuk menyelamatkan para pekerja. Justru hari ini kita tahu pemerintah menyampaikan bahwa itu tidak butuh lagi dalam standardisasi," ucap Nining.

"Ini semakin kita melihat kok semakin liberalisasi terhadap persoalan rakyat dan kemudian SDM kita dan SDA kita. Justru kehadiran kami ini adalah untuk menyampaikan bahwa anggota Baleg ya juga harus hati-hati, tidak hanya sekadar langsung menerima apa yang kemudian menjadi pesanan para kapital," sambungnya.


Aspirasi buruh kemudian ditanggapi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Supratman memastikan Baleg DPR akan melibatkan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Tapi terkait dengan soal proses demokratisasi terhadap sebuah pembahasan RUU, kalau itu berasal dari pemerintah, kami tidak bisa campuri urusan pemerintah. Kecuali kalau sudah berada di ranah DPR. Nanti, kalau umpamanya pemerintah sudah mengirim (draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja), saya bisa pastikan bahwa pasti akan melibatkan teman-teman organisasi buruh dalam proses pembahasan. Pasti kita akan minta masukan," papar politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR. Omnibus law tersebut dinilai sebagai 'kematian' bagi kaum buruh.

"Tentu kenapa kami hadir di sini, ada persoalan besar yang akan dihadapi rakyat, yang akan membunuh rakyat Indonesia kawan-kawan dan tumbal dari krisis ekonomi. Apa yang kita tuntut, kita tahu kekuasaan hari ini sedang mempersiapkan dengan berbagai regulasi yang kita sebut omnibus law," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/1).
(zak/idh)