Melihat Aturan PAW Anggota DPR di Pusaran Kasus Harun Masiku

Tim detikcom - detikNews
Senin, 13 Jan 2020 17:36 WIB
Gedung KPU RI (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Kasus suap di balik proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP terus bergulir. Harun Masiku, yang saat itu merupakan caleg PDIP, diniatkan PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia. Lalu, bagaimana aturan PAW?

OTT KPK ini terjadi pada Rabu (8/1). Ada 4 tersangka yang ditetapkan, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan mantan caleg PDIP Harun Masiku dari Dapil Sumsel I. KPK menjerat Saeful dan Harun sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani sebagai penerimanya.


Harun disangkakan KPK memberikan suap ke Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin. Bagaimana seharusnya pelaksanaan PAW itu?

UU Pemilu

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya meninggal dunia.

Pasal 426
(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR,DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3