.webp)
"Iya itu demo para bunda se-DKI yang jadi korban banjir, yang mereka menuntut tanggung jawab gubernur dan minta pertanggungjawaban gubernur kan selama ini Anies Baswedan terkenal cuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain," kata politikus PDIP, Dewi Tanjung, kepada wartawan, Senin (13/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibu-ibu korban banjir ini kecewa dengan sikap Anies yang selalu hanya bisa berstatement tapi nggak ada kerja apa-apa, harusnya kan sebelum banjir kemarin sudah ada antisipasi dari pemprov contoh mau masuk musim hujan, nah ini harus udah ada dong, pompa-pompa disiapkan. Gorong-gorong dibersihkan, got dibersihkan sungai dinormalisasi," ujar Dewi.
Menurut Dewi, jangan sampai karena dendam, Anies tak mau melanjutkan program normalisasi yang telah dikerjakan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dewi meminta Anies tak banyak berkata-kata.
"Jangan hanya karena dia dendam dan tidak suka ke Ahok dia tidak mau meneruskan normalisasi di Ciliwung, ganti bahasa jadi naturalisasi sehingga kita ini nggak perlu lagi bahasa dendam nggak perlu lagi bahasa kompetitor, kita ini perlu kerja kerja pemimpin. Jadi ini aspirasi masyarakat mengundang saya mengajak saya untuk turun bareng sama mereka," ujar dia.
Menurut Dewi, tuntutan aksi tersebut adalah meminta Anies mundur. Bukan hanya banjir, Dewi menilai ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.
"Tuntutan aksinya pertanggungjawaban kerja sang pemimpin seiman ini bapak gubernur yang terhormat Anies Baswedan action kami minta beliau mundur. Selain banjir banyak hal yang menurut kami ini bukan seperti pemimpin yang kami harapkan, yang suka cuci tangan, lepas tangan dan menyalahkan anak buah, begitu ada kesalahan ini sang pemimpin nggak mau mengambil alih tanggung jawab malah lempar ke anak buah, menyalahkan seolah-olah dia nggak tahu padahal dia, lama-lama masyarakat ini sebel," tuturnya.
Dewi menargetkan ada seribu orang yang bakal hadir dalam demo tersebut. Surat izin keramaian telah disampaikan ke Polda Metro Jaya.
"Rencana seribu estimasi kami, seribu izin di polda. Cuman di lapangan nggak ngerti berapa, nanti kalau saya bilang 11 juta yang datang 11 orang kan Nggak lucu. Satu minggu yang lalu sudah, izin sudah ke Polda Metro semua sudah kemungkinan kami akan ke DPRD DKI untuk audiensi dengan Ketua DPRD," imbuhnya.
Halaman 2 dari 2
