Gugat Wamen ke MK, Penggugat Khawatir Lahir 70 Wakil Menteri di Era Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 12 wakil menteri (Wamen) pada kabinet Indonesia Maju. Dinilai pemborosan anggaran negara, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi mengajukan gugatan wamen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu teregistrasi pada nomor 80/PUU-XVII/2019 atas nama Bayu Segara dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Mereka melalukan uji materi pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008).

Baca juga: Gaji Wakil KSP Setingkat dengan Wamen, Jatah Mobil Rp 800 Juta

Kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan pada undang-undang itu tidak ada kejelasan kedudukan dan fungsi wakil menteri. Selain itu, tidak dijelaskan soal persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

"Kalau dasar hukum untuk mengadakan wakil menteri ada, yaitu di pasal 10. Tapi setelah diberikan kewenangan seorang presiden mengadakan wakil menteri, tidak dijelaskan di dalam undang undang kedudukannya seperti apa, fungsinya apa, lalu kemudian dia boleh merangkap jabatan atau tidak, lalu kemudian apa ukuran syarat yang layak menjadi wakil menteri itu tidak ada," ujar Viktor usai mengikuti sidang pembacaan permohonan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).