Round-Up

KPK Memburu Politikus PDIP

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 10 Jan 2020 22:16 WIB
KPK menunjukkan barang bukti uang yang diduga merupakan suap untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW Anggota DPR dari PDIP. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Gagal melenggang ke Senayan, Harun Masiku masih memilih jalan lain saat salah satu koleganya meninggal dunia. Namun jalan terjal masih dihadapinya hingga berakhir dengan status tersangka KPK.

Sebelum berseragam merah dengan logo banteng bermoncong putih, Harun sebelumnya mengabdi di Partai Demokrat, bahkan sempat menjadi anggota Tim Sukses Pemenangan Pemilu dan Pilpres Partai Demokrat tahun 2009 di Sulawesi Tengah. Lantas, Harun meloncat ke PDIP.




Pada Pemilu 2019, Harun tercatat menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6. Namun perolehan suara Harun kalah. Dari dapilnya lantas yang melaju ke Senayan adalah Nazarudin Kiemas.

Namun, pada Maret 2019, Nazarudin meninggal dunia sehingga harus digantikan melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW). Mulai dari sinilah pangkal persoalan yang berbuah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermula.

"Awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan DON (Doni) mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers pengumuman penetapan tersangka Wahyu Setiawan pada Kamis (9/1) malam.

KPK Memburu Politikus PDIPWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Ari Saputra/detikcom)


"Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu," imbuh Lili.

Dari penelusuran putusan MA terhadap gugatan yang diajukan PDIP, tercantum sejumlah nama. Disebutkan dalam putusan yang diadili ketua majelis hakim agung Supandi, dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono, itu nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Megawati dan Hasto disebut memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah dan kawan sebagai pengacara pada PDIP untuk mengurus gugatan tersebut.

Hasil dari gugatan itu dapat dicek pada tautan di bawah ini:




Lantas, penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR. Namun KPU melalui rapat pleno menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin, yaitu Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3