"PPP meminta agar pendekatan pemerintah terus meningkatkan pendekatan physical presence atau kehadiran fisik di kawasan ZEE Indonesia dan tentunya lebih-lebih di wilayah yang merupakan teritori laut kita yakni 12 mil dari titik terluar. Kunjungan dan kehadiran Presiden Jokowi merupakan satu bentuk physical presence dan tentu ini harus diapresiasi oleh kita semua," kata Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (9/1/2020) malam.
Arsul menilai kehadiran fisik dari unsur pemerintah penting untuk menegakan kedaulatan. Arsul menyinggung Indonesia yang kalah dalam sengketa Sipadan dan Ligitan.
"Dalam hukum internasional publik, kehadiran fisik satu negara sangat penting untuk menegakan klaim kedaulatan atas kawasan ZEE apalagi teritori kita," katanya.
Sebelumnya, kapal-kapal nelayan China disebut keluar dari ZEE Indonesia usai kehadiran Presiden Jokowi di kawasan itu. TNI mengatakan tak ada lagi nelayan China yang melakukan illegal fishing di ZEE Indonesia pascakunjungan Jokowi ke Natuna. TNI menilai kunjungan itu memberi pesan ke Beijing.
"Memang, berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pascakunjungan Bapak Presiden ke Natuna. Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).
"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-backup oleh kapal coast guard mereka, dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," sambungnya.
Tonton juga Kapal Ikan China Tinggalkan Natuna, Coast Guardnya Masih Bertahan :
(eva/haf)
