Gugat Revisi UU KPK, Pengacara Agus Rahardjo cs Nilai Ada Penyelundupan Hukum

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 08 Jan 2020 18:17 WIB
Foto: Sidang lanjutan gugatan Revisi UU KPK, di gedung MK. (Eva-detikcom)
Jakarta - Kuasa hukum Agus Rahardjo cs, M. Isnur mengatakan pihaknya menemukan keganjilan dari proses pembentukan revisi UU KPK. Isnur menilai ada penyelundupan hukum.

"Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK. Kami jelaskan di sini bagaimana modus penyelundupannya, termasuk kami buatkan chart atau diagram pembahasan yang tidak lebih dari 14 hari. Dan pembahasannya sendiri di DPR hanya dari mulai tanggal 12 (September) sampai dengan 17 (September) atau 5 hari pembahasan," kata Isnur dalam sidang lanjutan gugatan Revisi UU KPK, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).


Kuasa hukum Agus cs lainnya, Agil Oktaryal mengatakan argumen itu sudah dituangkan dalam dalil pemohon pada poin 71. Dalam poin itu pihaknya menjelaskan rangkaian perubahan prolegnas yang terjadi selama tahun 2019, total ada 5 kali perubahan.

"Terkait dengan penyelundupan hukum, argumen penguat dari dalil kami terkait penyelundupan hukum itu ada di poin 70, karena di poin itu adalah diagram yang menentukan proses perubahan UU KPK sangat cepat. Kami mendalilkan bahwa UU KPK tak masuk dalam prolegnas 2019, selain itu juga bahwa prolegnas 2019 sudah dilakukan sebanyak 6 kali evaluasi, kami mencantumkan di sana, yakni tanggal 28 Mei, 4 Juli, 5 Juli, 1 Agustus, 9 September, 17 September," kata Agil.



Simak video Mahfud Sebut UU Baru Tak Lemahkan KPK, Buktinya OTT Perdana:


selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2