"Ya itu terungkap dari beberapa ya tentang pemilihan langsung dan tidak langsung," kata Mustafa usai pertemuan dengan Mendagri di gedung Kemendagri, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi sekali lagi, itu baru ungkapan-ungkapan awal, dan saya kira itu kesepahaman. Tapi kesepakatan dan itu ketuk palunya tetap di Komisi II di DPR RI," katanya.
"Ya belum ada, belum ada perumusan persamaan itu tidak ada. Dan memang tidak dimaksudkan untuk dirumuskan di sini kan. Ini kan informal ya, pertemuan-pertemuan informal seperti ini untuk terobosan-terobosan politik itu bagus. Tetapi tetap kita harus menghargai proses formal di DPR RI," lanjut Mustafa.
Lebih lanjut, kata Mustafa, Tito mengarahkan adanya kajian bersama sistem pilkada. Dengan mempertimbangkan faktor persoalan yang ada sebelumnya.
"(Arahannya) mengkaji bersama-sama, apalagi beliau mantan Kapolri kan. Jadi menjiwailah persoalan pilkada di seluruh Indonesia kan. Beliau kan istilahnya mendapatkan dampak residu dari demokrasi itu ditangani oleh kepolisian ya, kasus-kasus hukumnya, kerusuhan yang terjadi, dampak, konflik sosial, sehingga beliau punya concern lebih soal itu," tutur Mustafa.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini