Round-Up

Mengurai Tumpang Tindih Aturan di Lautan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 07 Jan 2020 21:15 WIB
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengadakan rapat khusus untuk membahas penanganan keamanan laut dan perairan di Indonesia. Mahfud langsung menyampaikan poin rapat adalah adanya tumpang-tindih tugas dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.

"Ini kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna, tapi sebenarnya tanpa ada kasus Natuna pun instruksi Presiden (Joko Widodo)-pun sebelum itu sudah disampaikan terakhir dalam sidang rapat kabinet pada waktu itu, tanggal 3 Desember atau 4 Desember. Presiden menginstruksikan Menteri Polhukam dan Menteri Kemaritiman supaya mengambil langkah-langkah untuk menata kembali penanganan masalah laut ini," kata Mahfud saat awal rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).


Rapat dimulai pukul 10.10 WIB dan dihadiri beberapa pemangku kepentingan, di antaranya Bakamla, Basarnas, Perwakilan Kemenkum HAM, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kemendagri, perwakilan KKP, Polairud, dan TNI AL. Dia menyebut ada 24 undang-undang yang mengatur urusan di laut yang harus segera diurai agar tak tumpang tindih.

"Pada waktu itu Presiden bahkan mengatakan sekurangnya ada tujuh lembaga kata Presiden yang sepertinya tumpang-tindih tugasnya dalam mengurus kelautan itu. Kalau dilihat dari masing-masing itu bagus. Bakamla bagus, Polair bagus, Angkatan Laut (TNI AL) bagus, KKP bagus, sinergi bagus. Nah yang bagus itu supaya nanti tidak tumpang-tindih sehingga kita diminta menyiapkan aturan-aturan yang ada satu pintu penanganan masalah laut itu tanpa mengurangi wewenang masing-masing yang sudah ada, tapi itu penjurunya harus ada," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5