Jakarta - Spanduk berisi penolakan trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) terpasang di
Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta mencarikan solusi permanen terkait penolakan PKL berjualan di trotoar.
"Cobalah dicari solusi yang permanen terhadap bagaimana UMKM apa begitu," kata penasihat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, saat dihubungi, Senin (6/1/2020) malam.
Pantas meminta Anies Baswedan tidak menerapkan kebijakan yang tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya. Menurut Pantas, kebijakan yang ada selama ini kebanyakan menerobos aturan dengan berbagai alasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan selama ini akhirnya diterobos aturan serta alasan kemanusiaan, alasan lapangan kerja, kan begitu. Jadi nggak boleh lagi hal seperti itu. Bila perlu kalau menurut gubernur itu bagus ya apa salahnya dia minta aja persetujuan bersama dengan DPRD. Jadi tidak alasan sepihak-sepihak gitu. Kan ada perdanya tuh, perda itu lebih tinggi daripada pergub (perda nomor 8), itu lebih tinggi daripada pergub. Jadi jangan pergub melanggar perda karena itu salah," sebut Pantas.
Simak Video "Anies Cek Pintu Air Manggarai, Kondisi Normal":
[Gambas:Video 20detik]
Pemkot Jakarta Pusat sebelumnya menjamin penataan
PKL di salah satu titik trotoar Jl Kramat tidak akan kumuh. Pantas menilai keyakinan saja tidak cukup dalam menerapkan kebijakan.
"Jadi nggak cukup sekadar keyakinan. Ada aturan, aturan itulah yang menjadi panglima. Masyarakat kan memegang aturan juga, aturannya apa? Perda. Perda itu kan aturan hukum resmi," tegas Pantas.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Jakpus Irwandi menyebut Anies Baswedan sudah setuju dengan desain dan lokasi penataan PKL di Jalan Trotoar. Pekerjaan ini akan melibatkan sponsor untuk membangun kawasan kuliner.
"Itu sudah ajukan ke Pak Gubernur, sudah setuju, sudah oke. Bangunan gambar, juga sudah dikirim, sudah approve," kata Irwandi.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
