Ketua DPRD Kritik Penanganan Banjir dan Longsor Pemkot Depok

Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra (Foto: Faisal/detikcom)

Depok - Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra mengkritik penanganan banjir dan longsor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Menurutnya, Pemkot Depok tak siap mengatasi banjir dan longsor di Depok pada awal tahun 2020.

"Paling tidak pemerintah dalam hal ini harus siap. Punya peta lah titik-titik rawan banjir yang sudah dipetakan. Sehingga waktu musim kemarau tidak hanya santai, tidak melihat dari titik-titik rawan, sehingga tidak ada preventif. Sehingga titik rawan ini harus dikerjakan, entah itu dinormalisasi, turap-turap yang longsor itu mulai sudah dikerjakan," papar Yusuf kepada wartawan setelah Rapat Paripurna DPRD Depok di Gedung DPRD Depok, Senin (6/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusuf mengatakan Pemkot Depok memang sudah cukup sigap mengatasi banjir dan longsor yang melanda Depok. Namun menurutnya, upaya itu akan lebih maksimal andaikan sudah bersiap sejak jauh-jauh hari. Apalagi, banjir yang terjadi menurutnya merupakan yang terbesar di Kota Depok selama ini.

"Ya cukup lah, tapi kan karena ketidaksiapan jadinya, ketidaksiapan kalau saya melihat penanganannya. Jadi memang di samping banjirnya luar biasa, lebih dahsyat dari lima tahunan siklus banjir, kemarin itu sangat luar biasa," lanjut Yusuf.

Tonton juga Tanggul Jebol, Desa Margoyoso Pati Diterjang Banjir Bandang :

Yusuf menyebut, DPRD Depok akan meninjau kembali pembangunan perumahan di Depok yang mengubah peruntukan ruang terbuka hijau. Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji kembali RTRW Kota Depok

"Ya, nanti kita lihat Komisi C. Komisi C nanti akan beraudiensi. Ini terkait RTRW juga lagi dibahas di Komisi A, nanti kita ngobrol lah dengan pihak terkait soal ruang terbuka hijau," ujarnya.

Banjir melanda Kota Depok pasca hujan deras pada 1 Januari 2020 lalu. Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai, kerugian sementara banjir mencapai Rp 9 miliar rupiah. Posko-posko pun masih disiagakan di 11 kecamatan di Depok.

"Setiap wilayah (11 kecamatan) ada posko-posko ada,dan setiap kelurahan sudah diperintahkan untuk shift-shift-an untuk menjaga terus," kata Idris.