Wabup Natuna Usul Kabupaten Jadi Provinsi, Komisi II: Ikuti Kebijakan Nasional

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Minggu, 05 Jan 2020 08:14 WIB
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jakarta - Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, berharap Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus agar bisa menangani urusan laut. Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri meminta pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Ikuti kebijakan nasional saja. Kebijakan nasional sudah disampaikan, keputusan politik penting bahwa klaim China terhadap Laut China Selatan yang menyangkut perairan yang ada di sana tidak berdasar, dan kita menolak klaim itu. Ya sudah, ikuti saja," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo saat dihubungi, Sabtu (4/1/2019).


Menurut Arif, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur wilayah-wilayah yang berkarakteristik kepulauan. Politikus PDIP itu mengatakan aturan dalam UU tersebut tinggal dijabarkan secara teknis dalam peraturan pemerintah, sehingga menurutnya tidak perlu ada otonomi khusus.

"Begitu juga dengan soal otoritas atas wilayah, sampai sejauh mana untuk daerah-daerah yang karakteristiknya kepulauan. Jadi tidak perlu saya kira ada otonomi khusus. Tinggal menjabarkan lebih lanjut saja UU tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II Arif WibowoWakil Ketua Komisi II Arif Wibowo Foto: Ari Saputra

Arif mengatakan pemerintah daerah di Natuna bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batal wilayah laut nasional dan menyerahkan masalah keamanannya kepada TNI. Karena itulah, menurut Arif, tak perlu ada permintaan pembentukan provinsi khusus.


"Ya buat apa (permintaan provinsi khusus)? Kan saya sebutkan tadi, UU sudah mengatur, tinggal peraturan pemerintahnya saja, sudah diterbitkan untuk mengatur yang lebih detail sebagai aturan yang didelegasikan oleh UU," ucap Arif.

"Tetapi kalau pemkab-pemkab di daerah yang berkarakteristik kepulauan itu mau menyampaikan aspirasi dan gagasan dan sebagainya, sampaikan saja, ke DPR, ke Komisi II, ke pemerintah pusat, supaya nanti membantu. Gini lho, penyusunan peraturan pemerintahnya supaya tepat," lanjut dia.



Perang Opini Indonesia Vs China soal Laut Natuna:


Selanjutnya
Halaman
1 2