Pimpinan DPRD: Pemprov DKI Bisa Pakai Dana Cadangan untuk Banjir

Jakarta - Mendagri Tito Karnavian berharap DPRD bisa mempercepat proses persetujuan penggunaan Silpa untuk tanggap darurat dari penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). DPRD DKI menilai bantuan untuk korban banjir bisa menggunakan biaya tak terduga yang sudah dianggarkan.

"BTT (Belanja Tak Terduga) kan itu ada. Jadi APBD itu jadi sudah disahkan. Pengesahan APBD itu kemudian dibarengi diketahui bahwa setiap nomenklatur ada fungsinya. BTT sudah disahkan juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Mendagri Minta DPRD DKI-Jabar Percepat Pencairan Sisa APBD untuk Banjir

Menurut dia, pencairan dana BTT sudah memenuhi unsur persyaratan yakni digunakan untuk bencana alam. Apabila BTT digunakan sebagai bantuan, nanti report-nya harus segera disetor ke DPRD DKI.

"Jadi nggak perlu lagi ada persetujuan menurut saya, karena APBD-nya sudah disahkan. Pake BTT-nya bisa. BTT itu bisa digunakan nggak usah minta persetujuan lagi. Dapat digunakan dengan cara keadaan A, B, C, D, salah satunya bencana alam. Tapi bahwa persetujuannya sudah belum? Ya sudah di APBD itu, APBD kan perda. Dan itu sudah jadi persetujuan," kata dia.

Taufik mengatakan penggunaan BTT bukan berarti Silpa tak bisa dipakai untuk dana bantuan. Setelahnya, Gubernur DKI Jakarta bisa segera membuat pergubnya.

"Silpa boleh saja dipakai, tapi saya kira kalau perlunya cuma Rp 200-300 miliar di BTT kan ada. Nggak apa-apa," ujarnya.

Baca juga: Warga Teluk Gong Minta Listrik Dinyalakan, Anies Ingatkan Bahayanya

Senada dengan Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ida Mahmudah juga menyarankan agar Anies segera membuat pergub terkait APBD 2020. Dana bantuan untuk banjir juga bisa digunakan lewat BTT.

"Kalau Kemendagri ini sudah turun, segera Gubernur, APBD 2020 segera buat pergubnya saja biar segera terealisasikan, pergub APBD. Kan setelah Kemendagri evaluasi APBD itu kan diturunkan lagi ke pemda tinggal, Gubernur buat pergubnya itu bisa langsung dicairin kan ada dana buat bencana dana tak terduga," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito berharap DPRD setempat mempercepat proses persetujuan penggunaan Silpa untuk tanggap darurat. Tito menyebut DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki Silpa yang besar. Tetapi ia tidak menyebutkan besarannya.

"Makanya saya minta teman-teman di DPRD prosesnya harus cepat jangan sampai lama administrasi. Masyarakat menunggu kita. Mereka menunggu uluran tangan dari pemerintah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Jabar dan DKI saya kira Silpa-nya cukup besar. Rekan-rekan saya kira bisa mengakses datanya melalui online. Nah, Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat," ujar Tito.

Simak Video "Mereka yang Rela Melawan 'Takdir' Demi Jabodetabek Tak Banjir"

[Gambas:Video 20detik]

(idn/dkp)