Mendagri Minta DPRD DKI-Jabar Percepat Pencairan Sisa APBD untuk Banjir

Jakarta - Salah satu pos anggaran yang bisa digunakan untuk menangani banjir adalah penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Mendagri Tito Karnavian berharap DPRD setempat mempercepat proses persetujuan penggunaan Silpa untuk tanggap darurat.

"Makanya saya minta teman-teman di DPRD prosesnya harus cepat jangan sampai lama administrasi. Masyarakat menunggu kita. Mereka menunggu uluran tangan dari pemerintah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Banjir Telan Korban Jiwa, BNPB Harap Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat

Tito menyebut DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki Silpa yang besar. Tetapi ia tidak menyebutkan besarannya.

"Jabar dan DKI saya kira Silpa-nya cukup besar. Rekan-rekan saya kira bisa mengakses datanya melalui online. Nah, Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat," ujar Tito.

Mekanisme lain adalah dengan pos anggaran belanja tak terduga (BTT). Jabar dan Banten dinilainya masih memiliki BTT kecil.

Baca juga: Tito Ingatkan Pentingnya Status Tanggap Darurat di Daerah Terdampak Banjir

"Di DKI Jakarta Rp 233 miliar, di Jabar Rp 25 miliar, di Banten itu Rp 45 miliar," kata Tito.

"Ya menurut saya relatif masih kecil (Banten dan Jabar). Tapi bisa menggunakan Silpa," imbuhnya.

Tito juga akan memberikan masukan untuk besaran anggaran tanggap darurat pada RAPBD 2020. "Ya saya akan masukan. Untuk penanganan banjir harus ditingkatkan," ucapnya.


Tonton juga PBNU Beri Pengobatan Gratis dan Makanan untuk Korban Banjir :

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/gbr)