Indonesia vs China Rebutan Natuna, 2 Hal Ini Jadi Dasar Hukumnya

2. Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan 2016

Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) tentang Laut China Selatan tahun 2016 digelar di The Hague, Belanda. Pengadilan itu digelar oleh Pengadilan Arbitrase Permanen, didirikan pada 1899 untuk memfasilitasi arbitrase dan bentuk pemecahan masalah sengketa lainnya.

Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional tentang Laut China Selatan tahun 2016 itu adalah tentang sengketa China vs Filipina. Dilansir CNN, putusan diketuk di The Hague pada 12 Juli 2016, berdasarkan UNCLOS 1982.

Baca juga: China Klaim Laut Natuna, RI Tingkatkan Patroli

Filipina tidak terima teritorialnya diklaim China, sedangkan China sendiri merasa berhak karena punya dasar kesejarahan (historis) bahwa Laut China Selatan adalah miliknya. China berpegang pada 9 Garis Putus-putus yang dibuat sejak 1947.

Isi putusannya yakni China tidak punya dasar yang sah untuk mengklaim hak historis atas sebagian besar Laut China Selatan. Presiden China Xi Jinping menolak putusan PCA terkait kawasan lautan perdagangan strategis itu.

Baca juga: Menunggu Manuver Prabowo atas Klaim China di Natuna

Dilansir The New York Times, pengadilan internasional itu juga menyatakan China telah melanggar hukum internasional lewat 'melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki' terhadap lingkungan laut, juga mengancam kapal-kapal Filipina, dan mengintervensi pencarian ikan dan eksplorasi minyak yang dilakukan Filipina.

Putusan pengadilan arbitrase internasional tersebut dapat dibaca selengkapnya di tautan ini.

Putusan itu menjadi dasar rujukan Indonesia untuk mempertahankan Laut Natuna. Berdasar putusan itu, Indonesia menyatakan 9 Garis Putus-putus milik China tidak sah. Menurut Indonesia, PCA sebagai penyelenggara peradilan itu punya legitimasi hukum.

"Hasil peradilan tersebut absah, rujukannya juga hukum internasional yakni UNCLOS Tahun 1982," kata Plt Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Soal Laut Natuna, Indonesia Tak Akan Pernah Akui Klaim Sepihak China

Lain Indonesia, lain China. Negeri Tirai Bambu tak mengakui legitimasi peradilan yang diselenggarakan PCA. "Pihak China secara tegas menentang negara manapun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China," kata Juru Bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020.

Peta Perairan Natuna (Sumber: Situs Seminar Nasional Geomatika/Badan Informasi Geospasial)

(dnu/imk)