"Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah. Begitu pun daerah punya rencana tak didukung pusat," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (3/1/2020).
"Tak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat. Agar rakyat bisa memberikan penilaian," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet mengatakan perencanaan bebas banjir haris dilakukan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, tak perlu ada perdebatan siapa yang paling berjasa untuk rakyat.
"Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat," ujarnya.
Dia juga bercerita tentang rumahnya yang terendam banjir. Bamsoet mengatakan banjir di awal tahun baru ini menjadi tamparan bagi semua pihak.
"Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putra saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir. Hampir sepinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan hingga lainnya," ujar Bamsoet.
Bamsoet pun menilai para pejabat negara yang berwenang dalam mengurusi banjir masih kurang melakukan eksekusi kebijakan mencegah banjir. Bamsoet meminta para pejabat bekerja agar rakyat tidak lagi menjadi korban.
"Tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta, apalagi nyawa," tuturnya. (azr/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini