.webp)
Mahasiswa dan pelajar menolak sederet Rancangan Undang-Undang (RUU) dan pelemahan KPK. Dua narasi itu mengemuka ke permukaan, tak terkecuali lewat tagar-tagar media sosial internet. Selain elemen mahasiswa dan pelajar, ada pula elemen lain yang ikut berdemonstrasi.
Demo mahasiswa tanggal 19 September 2019 termasuk aksi massa paling awal yang mengusung narasi penolakan sederet RUU dan RUU yang melemahkan KPK. Lokasinya di depan Kompleks Parlemen (Gedung DPR, MPR, dan DPD), Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini di antaranya berasal dari ITB, Trisaksi, Unindra, Stiami, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanegara, UPI, STMT Trisakti, dan UI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuntutan mereka sangat serius, yakni mendesak adanya penundaan RKUHP, mendesak pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang baru saja disahkan, dan menolak segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi, menuntut elite-elite perusak lingkungan untuk diadili, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mendorong proses demokratisasi serta penghentian penangkapan aktivis. Demo ini berjalan aman sampai selesai.
Tagar-tagar demo terus berlanjut. Ada #BengawanMelawan yang mengiringi aksi mahasiswa di Gedung DPRD Surakarta Jawa Tengah, pada 24 September. Selain itu, ada tagar #SemarangMelawan, juga #ReformasiDikorupsi.
Di Jakarta, tepatnya di depan Gedung DPR, demonstrasi menjadi rusuh. Massa menjebol pagar DPR. Terjadi lempar-lemparan dan dorong-dorongan.
Di luar Jawa
Ada gerakan Sumsel Bergerak di Palembang. Peserta demonstrasi adalah mahasiswa UIN Raden Fatah, Politeknik Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan kampus lain di Palembang. Mereka berdemo di DPRD Sumatera Selatan. Mereka semua menolak pengesahan sejumlah RUU dan menolak UU KPK. Di Makassar, demo di dekat Gedung DPRD Sulawesi Selatan menjadi ricuh.
Di Aceh, Aliansi Mahasiswa Pasee (AMP) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRK Lhokseumawe dan DPRK Aceh Utara. Mereka dari berbagai kampus di Aceh Utara dan Lhokseumawe ini menolak RUU yang tidak prorakyat dan menolak pelemahan KPK. Mereka juga mendesak pemerintah agar menangani masalah kabut asap yang bikin sengsara orang banyak.
Di Medan, demo mahasiswa menjadi rusuh. Barikade kawat berduri diterobos, massa mahasiswa ingin masuk ke DPRD Sumatera Utara, di Jl Imam Bonjol. Polisi menyemprotkan water cannon untuk menghalau demonstran.
Simak Video "Page 365 of 365, Ungkapan Netizen untuk 2019"
Rusuh Jakarta, 24-25 September
Demonstrasi di sekitar Gedung DPR berubah menjadi kerusuhan saat hari beranjak gelap, bahkan selepas pergantian hari. Di Ibu Kota Negara ini, pos polisi di dekat Hotel Mulia Senayan dibakar, pos polisi di Tomang serta pos polisi Slipi juga dibakar.
Polisi menyatakan pelaku rusuh bukan mahasiswa. Ratusan orang sempat ditangkap polisi.
81 Mahasiswa dibawa ke RSPP karena menjadi korban bentrokan dengan aparat. Ada pula satu mahasiswa dari Universitas Al Azhar, Faisal Amir, mengalami luka parah. Dia dirawat di RS Pelni. Salah satu korban kerusuhan adalah Akbar Alamsyah, setelah dirawat di rumah sakit, Akbar meninggal dunia pada 10 Oktober.
Rusuh Kendari, 26 September
Demo ricuh di depan DPRD Sultra terjadi pada 26 September 2019. Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) tewas saat demo berlangsung.
Mereka yang tewas ialah Randi dan Yusuf Kardawi. Randi tewas akibat tertembak, sedangkan Yusuf tewas akibat hantaman benda tumpul. Sementara itu, seorang ibu hamil, Putri, tersasar peluru tajam saat berada di dalam rumahnya, yang berjarak sekitar 2 sampai 3 kilometer dari titik konsentrasi massa mahasiswa.
Polisi mengusut. Enam oknum polisi berinisial DK, GM, MI, MA, H, dan E dihukum 21 hari kurungan gara-gara membawa senjata api (senpi) saat pengamanan demonstrasi di Kendari. Namun penembak Randi masih misterius.
Setelah itu, demo-demo masih terus berlangsung. Anggota DPR periode 2014-2019 selesai, diganti periode 2019-2025. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa pemerintahan periode kedua. Tuntutan mahasiswa yang mengemuka adalah meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Namun, sampai saat ini tak ada Perppu KPK dari Jokowi.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
