Pemprov DKI Didenda Rp 186 Juta karena Salah Prosedur Saat Derek Mobil Parkir Liar

Andi Saputra - detikNews
Senin, 30 Des 2019 11:34 WIB
Mobil yang parkir liar diderek petugas (dok.detikcom)
Jakarta - Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Anies harus membayar denda Rp 186 juta kepada Mulyadi. Bagaimana kasusnya?

Kasus bermula saat Mulyadi, memarkir Nissan X-Trail nopol B-29-Zul di depan PN Jakpus pada 10 November 2015. Kala itu, parkiran di dalam area gedung PN Jakpus sudah penuh, sehingga ia memarkirkan mobilnya di Jalan Gajah Mada. Padahal di jalan itu ada tanda larangan parkir.

Saat selesai beracara di pengadilan, ia kaget saat kembali ke Jalan Gajah Mada. Sebab, kendaraannya itu sudah tidak ada di tempat semula.

Mulyadi lantas membuat laporan kehilangan kendaraan. Setelah itu, ia menunggu surat pemberitahuan penderekan kendaraan tetapi tidak kunjung datang. Atas hal itu, Mulyadi menilai Dishub lalai memberi tahu adanya penderekan tilang itu. Belakangan diketahui, mobil itu dibawa ke parkiran IRTI Monas.

Atas kejadian itu, Mulyadi menggugat Pemprov DKI Jakarta. Mulyadi menilai Pemprov DKI telah melanggar Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993 yang berbunyi:

Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud, petugas yang berwenang harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan.



Tonton juga video Usai Direvitalisasi, Trotoar di Otista Malah Jadi Lahan Parkir:


Selanjutnya
Halaman
1 2