Fadli Zon Tuding Pemerintah Embuskan Isu Radikal, PPP: Tanya ke Prabowo

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding isu radikalisme sengaja diembuskan untuk menutupi ketidakbecusan pemerintah. PPP justru meminta Fadli Zon bertanya ke ketua umumnya Prabowo Subianto yang saat ini bergabung dalam pemerintah.

"Fadli Zon lebih baik tanya Pak Prabowo dan Pak Edhy Prabowo yang ada di dalam pemerintahan benar nggak pemerintah sengaja hembuskan isu radikalisme seperti itu," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (28/12/2019).

Jika pernyataan itu benar, menurut Arsul, paling tidak keduanya Prabowo dan Edhy mengetahui hal itu. Sebab keduanya, saat ini menduduki kursi di kabinet kedua pemerintahan Joko Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan kalau benar ada desain menghembuskan isu demikian tentunya mereka yang ada di kabinet tahu atau paling tidak mendengarnya," katanya.

Simak video Sri Mulyani Cerita Eselon 2 di Kemenkeu Terpapar Radikalisme:

Sebelumnya, hal tersebut disampaikan Fadli dalam diskusi bertajuk 'Indonesia Milik Kita atau Milik Siapa?' di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019). Fadli awalnya mengutip Bung Hatta soal tujuan kemerdekaan, yaitu mencapai kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kebebasan dan kemerdekaan rakyat, serta kedamaian rakyat.

Fadli lalu menyinggung isu radikalisme yang menurutnya sengaja dihembuskan oleh pemerintah dan berpotensi membuat masyarakat terpecah belah. Menurutnya, radikalisme menjadi kambing hitam karena pemerintah tak becus mengelola negara.

"Jadi ini yang menurut saya sangat berbahaya, sehingga kita bisa bertanya, sebetulnya agenda apa ini? Sampai Menteri Keuangan pun harus berbicara tentang radikalisme. Jadi radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini," ujar Fadli.

"Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme. Padahal, di balik radikalisme ini, menurut saya adalah ketidakbecusan di dalam me-manage dan mengelola bangsa ini," imbuhnya.