Serapan Anggaran DKI Masih di Bawah 80%, PAN: Perencanaan Kurang Maksimal

Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta menyoroti serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. PAN menduga Pemprov DKI Jakarta lemah di perencanaan anggaran.

"Tahun 2019 sebentar lagi, masalah serapan DKI masih di bawah 80 persen. Menurut kami itu ada faktor yang salah. Bisa jadi masalah perencanaan yang kurang maksimal, sehingga tradisi copy-paste masih terjadi," ucap Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim meminta Gubernur Anies Baswedan memaksimalkan kerja Bappeda. Jadi, ada sinkronisasi kerja antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Terus saran kami kepada Gubernur DKI untuk memaksimalkan fungsi Bappeda. Agar perencanaan yang berintegritas antara SKPD satu sama lain," ucap Hakim.

"Perencanaan harus sesuai dengan RPJMD. Kalau tidak, di 2020 nanti akan lebih parah," ujarnya.

Dia mengaku telah menyampaikan masalah perencanaan dan serapan anggaran kepada Bappeda. Dengan begitu, DKI Jakarta tidak bermasalah dalam serapan anggaran.

"Fraksi PAN selalu menyampaikan di depan Bappeda, dan instruksi di paripurna, dan juga di PU (Pandangan Umum)," kata Hakim.

Diketahui, menjelang akhir tahun atau tutup buku anggaran 2019, penyerapan DKI Jakarta masih di bawah 80 persen. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut itu masih dalam batas wajar.

Saefullah tidak khawatir akan kondisi serapan tersebut. Baginya, kondisi saat ini masih lebih bagus dari tahun lalu.

"Penyerapan per-25 Desember, 77,9 persen. Rencana kami, karena sudah masuk semua, itu nanti akan tereksekusi di 83,42 persen. Ini lebih bagus dari tahun lalu, 81,78 persen," ucap Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/12).