"Ini Pak Jokowi saya ingat suka marah kalau penyerapan dari berbagai instansi tidak sesuai dengan harapan, akhirnya anggaran itu dikembalikan sebab penyerapannya tidak sesuai dengan perencanaannya," kata Hatta Ali di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).
Hatta pun buka-bukaan mengenai anggaran yang lembaganya dapatkan. Dia menyebut MA memiliki total realisasi anggaran mencapai Rp 8 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Total realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun 2019 sebesar Rp 8.803.416.087.374," jelasnya.
Dia menyampaikan MA memiliki tidak kurang dari 900 satuan kerja (satker). Satker tersebut, menurut Hatta, termasuk yang berasal dari sejumlah pengadilan yang baru dioperasikan.
"Kita itu lembaga yang satkernya sangat banyak. Kurang-lebih 830 lebih satker, bahkan 910 satker karena adanya pengadilan-pengadilan baru yang baru dioperasionalkan sehingga berjumlah 910 satker. Tapi anggaran 8 triliun lebih," ucap Hatta.
Hatta mengatakan, jika dibandingkan dengan Komisi Yudisial (KY), anggaran MA memang terhitung lebih besar. Dia menyebut penyerapan pagu MA selama ini telah mencapai lebih dari 90 persen.
"Kalau dilihat dari segi angkanya memang cukup banyak dibandingkan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial kan hanya 1 satker tingkat pusat, kita 910 satker tetapi anggaran 8 triliun. Ternyata kita juga berhasil melakukan sebagian besar yang merupakan program dari Mahkamah Agung atau 97,32 persen dari total pagu yang dianggarkan," sebutnya.
Dengan penyerapan anggaran tersebut, Hatta mengaku lembaganya adalah lembaga yang terbaik dalam hal penyerapan anggaran. Namun, dia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ukuran penyerapan anggaran tersebut.
"Ini juga kita telah mendapatkan penilaian yang sangat baik sebagai lembaga yang realisasi anggaran yang tertinggi di dalam menyelesaikan semua anggaran-anggaran yang diajukan. Penyerapan anggaran yang tertinggi," ungkap Hatta.
Hatta menekankan bahwa hal ini dapat dilakukan MA dengan perencanaan program yang matang. Menurutnya, berbagai program yang realistis mampu menunjang penyerapan anggaran yang baik.
"Tapi jangan ada kesan berarti Mahkamah Agung jago mengeluarkan duit. Karena itu semua sudah terprogram dan program yang kita lakukan adalah semua yang sifatnya realistis. Kalau kita kira-kira tidak realistis jangan kita program, jangan kita minta tambahan anggaran. Jadi anggaran kita peroleh semua realistis sehingga mencapai angka yang tertinggi di dalam penggunaan anggaran penyerapan," jelasnya. (jef/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini