Seperti Kementerian, KPK Bakal Miliki Inspektorat Jenderal

Jakarta - Struktur organisasi KPK akan mengalami perubahan. Dalam draf peraturan presiden (perpres), ada organ baru di tubuh KPK sebagai imbas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU baru KPK hasil revisi.

Dari draf perpres yang didapatkan pada Kamis (26/12/2019), ada tujuh organ pelaksana KPK, yaitu Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Pemantauan dan Supervisi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Koordinasi dan Pengaduan Masyarakat, serta Inspektorat Jenderal.

Deputi Bidang Pemantauan dan Supervisi dan Inspektorat Jenderal merupakan hal yang baru bagi KPK. Dua organ itu sebelumnya tidak ada di KPK.

Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi dan Pengaduan Masyarakat sebelumnya bernama Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Unsur 'Pengawasan Internal' dihilangkan karena ada organ baru bernama Inspektorat Jenderal sebagai 'Pengawas Internal'.

Baca juga: Istana: Perpres KPK Masih dalam Proses

Untuk duaorgan baru di KPK, yaitu Deputi Bidang Pemantauan dan Supervisi dan Inspektorat Jenderal, tugasnya adalah sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pemantauan dan Supervisi bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan KPK.

Mengenai perpres ini, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi akan segera menerbitkannya. "Masih dalam proses di Sekretariat Negara, saya sudah mengecek dan dalam proses," kata Fadjroel.

Simak Video "Dewas KPK Dituduh Berisi Orang Jokowi, Mahfud Md: Namanya Demokrasi"

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fjp)