Soal Evaluasi Surat Pembangunan Rumah Ibadah, Menag: Nanti Kita Pikirkan

Jakarta - Menag Fachrul Razi akan memikirkan soal evaluasi surat keterangan bersama (SKB) dua menteri mengenai pembangunan rumah ibadah di Indonesia. SKB tersebut kini masih berlaku.

"Itu nanti kita pikirkan. Kalau itu masalah rumah ibadah ya. Lain lagi ya. Nanti kita pikirkan," kata Fachrul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

"Tapi sementara itu masih berlaku," imbuhnya.

Baca juga: Natal di Semarang, Diiringi Rebana hingga Gotong Royong Warga Muslim

Untuk diketahui, tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota. (dkp/rvk)